Partisipasitidak langsung Melalui kegiatan politik, yang ditujukan untuk mempengaruhi adalah bahasa, agama dan nilai sosial Faktor Lingkungan Faktor lingkungan yang mempengaruhi kebijakan yaitu faktor eksternal dan faktor Mesosistemadalah komponen dari teori sistem ekologi yang dikembangkan oleh Urie Bronfenbrenner pada tahun 1970-an. Ini mengusulkan bahwa anak-anak tidak berkembang hanya dengan pengaruh dari lingkungan keluarga dekat mereka – lingkungan sekitar juga berpengaruh pada perkembangan anak. Lingkunganeksternal makro, adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan usaha. Contoh : - Keadaan alam: SDA, lingkungan. - Politik dan hankam: kehidupan operasional perusahaan sangat terpengaruh oleh politik dan hankam negara dimana perusahaan berada menciptakan. - Hukum - Perekonomian - Pendidikan dan kebudayaan PengertianDemokrasi Langsung dan Demokrasi Tidak Langsung ~ Menurut Carol C. Gould, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang didalamya rakyat memerintah sendiri, baik melalui partisipasi langsung dalam merumuskan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka maupun cara memilih wakil-wakil mereka. Demokrasi memiliki beberapa macam 4 Tahap menghadapi anak pra-sekolah, pada tahap ini anak sudah mulai mengenal kehidupan sosialnya, sudah mulai bergaul dengan teman sebaya, tetapi sangat rawan dalam masalah kesehatan karena tidak mengetahui mana yang kotar dan mana yang bersih. Dalam fase ini anak sanggat sensituf terhadap pengaruh lingkungan. Tugas keluarga adalah mulai proses yang terjadi pada bagian x adalah. Dalam materi pengantar ilmu politik, hal yang penting untuk dipelajari adalah mengenai perilaku dan partisipasi politik. Perilaku dan partisipasi politik inilah yang akan sangat lekat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai seorang warga negara, jelas kita tidak akan lepas dari kegiatan kali ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana perilaku politik dalam teori serta partisipasi politik yang dapat dilihat dari itu perilaku politik?pengertian perilaku politik dapat dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, yang mendefinisikan “perilaku” sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Definisi ini juga dapat menunjukkan adanya nilaibahwa perilaku adalah reaksi terhadap stimulus yang diberikan secara internal psikologis maupun eksternal sosiologis.Artinya, dapat dikatakan bahwa definisi perilaku politik ini adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap aktivitas perpolitik dalam suatu negara. Karakteristik perilaku politik dari suatu masyarakat dapat dilihat dari sejauh mana kadar kekentalan budaya politik pada suatu masyarkat. Artinya, budaya politik itulah yang paling banyak berpengaruh terhadap perilaku seseorang dalam merespon politik. Budaya politik ini pula yang mengikat perilaku saja subjek dalam perilaku politik?Dalam perilaku politik tentunya ada subjek atau pelaku yang melakukan implementasinya. Adapun subjek dalam perilaku politik, meliputi masyarakat dan sebagai subjek politik berfungsi untuk menjalankan fungsi-fungsi politik, melalui infrastruktur politik. Sementara pemerintah sebagai subjek politik berperan dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, melalui suprastruktur yang mempengaruhi perilaku politikPerilaku politik seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai hal. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku politik, meliputi Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu secara sosial politik tak langsung. Dalam hal ini seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya,dan media sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama,sekolah, dan kelompok sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu fungsional sikap, yaitu kepentingan, penyesuaian diri, eksternalisasi dan pertahanan perilaku politikDalam kajian perilaku politik, dapat dilihat adanya dua model perilaku politik secara umum. Adapun model perilaku politik ini berupa individu sebagai aktor politik dan agregasi aktor politik meliputi pemimpin politik, aktivis politik, dan individu warga Negara biasa. Sementara agregasi politik adalah individu aktor politik yang bertindak secara kolektif. Agragasi politik ini meliputi kelompok kepentingan, birokrasi, parpol, lembaga pemerintahan dan perilaku politikSumber perilaku politik yang paling utama adalah budaya politik, yaitu kesepakatan antara pelaku politik tentang apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh ini tidak selalu bersifat terbuka, dalam artian, tidak setiap kesepakatan dalam budaya politik ditegaskan secara juga budaya politik yang sifatnya tertutup tetapi tetap dipahami oleh kelompok masyarakat. Misalnya saja, ketika akan dilangsungkan pemilihan umum, ada budaya politik dalam masyarakat yang sering meminta sumbangan, atau amplop, atau materi lainnya dari para calon, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi sikap itu partisipasi politik?Dalam perilaku politik, dikenal adanya partisipasi politik yang merupakan bentuk keterlibatanmasyarakat terhadap kegiatan politik. Pengertian “partisipasi” sendiri dapat dilihat dari sisi etimologi, yang berasal dari bahasa Latin “pars” yang artinya “bagian” dan “capere” yang artinya “mengambil”.Pengertian partisipasi politik sendiri adalah aktivitas warga yang mempengaruhi politik. Secara lebih rinci, partisipasi politik dapat dipahami sebagai aktivitas warga negara yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan partisipasi politik juga disampaikan oleh Prof Miriam Budiarjo, yang secara umum mendefenisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu melalui kegiatain memilih pemimpin negara dan kegiatan yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan sini, dapat diartikan bahwa partisipasi politik mengarah pada tindakan mengambil bagian atau menceburkan diri dalam aktivitas politik. Sejarah partisipasi politik sendiri bermula dari jaman Yunani dan berkembang beriringan dengan tradisi pemikiran Barat. Aristoteles adalah salah satu tokoh pelopor kajian konsep partisipasi politik yang telah membahas konteks partisipasi politik dalam kehidupan Aristoteles, ikatan antar manusia merupakan landasan utama dari pembentukan suatu negara sehingga ia percaya bahwa partisipasi politik adalah tumpukan perhatian dariprinsip “kekitaan”. Masyarakat dalam hal ini berhak untuk turut terlibat dalam berbagai aktivitas terkait pemeliharaan negara dan komunitas, hukum serta penegakan politik ini erat kaitannya dengan kegiatan politik di negara demokrasi. Keterlibatan rakyat dalam perpolitikan dianggap sebagai barometer utama dalam mengukur tingkatan implementasi demokrasi dari suatu negara. Dalam sistem politik demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk ikut menentukan siapa wakil mereka untuk duduk dalam jabatan penting partisipasi politik ini relevan untuk setiap sistem politik. Akan tetapi, hal ini paling dibutuhkan dalam sistem politik demokrasi. Ini lantaran dalam demokrasi, diasumsikan bahwa semakin sedikit rakyat yang terlibat atau mengambil bagian dalam keputusan, berarti semakin sedikit pula demokrasi yang dijalankan. Sebaliknya, semakin banyak partisipasi yang ada dalam keputusan, semakin banyak demokrasi di demikian, tingkat dan cakupan partisipasi politik ini merupakan kriteria yang penting,bahkan mungkin menentukan, dalam menilai kualitas demokrasi yang ada pada penyebab gerakan ke arah partisipasi politikAda beberapa faktor yang mempengaruhi gerakan masyarakat sehingga bersedia aktif terlibat dalam melakukan partisipasi politik, serta mempengaruhi karakter partisipasi politik masyarakat. Yakni Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan - perubahan struktur kaum intelektual dan komunikasi masa antar kelompok pemimpin pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan partisipasi politikPartisipasi politik dalam masyarakat dapat dibagi dalam beberapa bentuk, meliputi Partisipasi aktif merupakan kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap responsif terhadap berbagai tahapan kebijakan Militan-Radikal kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap responsif terhadap kebijakan pemerintah, namun cenderung mengutamakan cara-cara non-konvensional,termasuk menggunakan cara-cara Pasif kegiatan warga negara yang menerima atau menaati begitu saja segala kebijakan pemerintah. Jadi,partisipasi pasif cenderung tidak mempersoalkan apapun kebijakan publik yang dibuat oleh Apatis kegiatan warga negara yang tak mau tahu dengan apapun kebijakan publik yang dibuat pemerintah. Umumnya warga masyarakat bertindak demikian karena merasa kecewa dengan pemerintah dansistem politik yang Individual kegiatan warga negara biasa yang mempengaruhi pemerintah yang dilakukan oleh orang - Kolektif kegiatan warga negara biasa untuk mempengaruhi pemerintah yang dilakukan oleh sejumlah orang ataubanyak Langsung kegiatan warga negara biasa untuk mempengaruhi pemerintah, yang dilakukan sendiri tanpa perantaraan pihak Tak Langsung kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pemerintah, yang dilakukan dengan perantaraan Material kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pemerintah, dengan cara memberikan sumbangan Non-Material kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pemerintah dengan cara memberikan sumbangan non-materiContoh partisipasi politikPara politisi dan sarjana telah menekankan karakter unik demokrasi dengan menekankan peran warga biasa dalam urusan politik. Daftar kegiatan partisipatif ini kini telah menjadi hampir tak terbatas dan mencakup tindakan yang luas dalam intinya, setiap warga negara memiliki hak dan berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik, guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang - undang dasar dan perundangan hukum yang contoh perilaku politik ini dapat meliputi Memberikan suara dalam pemilu untuk memilih wakil rakyat / pemimpin,Terlibat dalam kampanye,melakukan demonstrasi,melakukan pemboikotan,menghadiri rapat umum partai,memposting blog,menjadi sukarelawan,bergabung dengan massa,menandatangani petisi,membeli perdagangan produk yang dianggap adil,Membentuk dan bergabung dalam organisasi kemasyarakatan,Melakukan diskusi publik,Melakukan komunikasi pribadi dengan aktivis politik atau pejabat pemerintah,Pembangkangan sipil,Mengikuti partai politik atau parpol,Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas,Berhak menjadi pimpinan politik,Referensi 1. Agustino, Leo danMuhammad Agus Yusoff. 2012. PartisipasiPolitik dan Perilaku Pemilih Sebuah Refleksi Teoritikal. Jakarta JurnalPolitik, Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan No 16/ 2012, ISSN Deth, Jan W. What is Political Participation?.Department of Political Sociology, University of Mannheim, diakses dari Riantoby, Alwan Ola. Perilaku Politik TerhadapPartisipasi Politik. Diakses dari Andika Drajat MBacaan lainSistem Pemilu Sejarah Kemunculan dan Macam Sistem Pemilu di DuniaPengertian Hak Asasi Manusia, Deklarasi Universal HAM dan Hak Asasi AnakLegitimasi dalam Pemerintahan Politik Pengertian Perilaku Politik, Ruang Lingkup, Dan Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Politik Silahkan Bagikan Tulisan-Artikel ini di 924 PM Perilaku politik dapat diartikan sebagai semua perilaku manusia baik sebagai individu maupun masyarakat yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan, konflik, kebaikan bersama, serta kekuasaan. Atau dengan kata lain, perilaku politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan memberikan pengaruh terhadap pengambilan suatu kebijakan untuk tujuan tertentu. Pengertian Perilaku Politik Menurut Para Ahli. Pada hakekatnya perilaku politik merupakan kegiatan masyarakat dalam proses meraih kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, serta mengembangkan kekuasaan. Menurut pendapat beberapa ahli, yang dimaksud dengan perilaku politik adalah sebagai berikut Ramlan Surbakti, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perilaku politik adalah suatu kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Soedjatmoko, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perilaku politik adalah suatu tindakan manusia dalam menghadapi situasi politik tertentu. Sudijono Sastroatmojo, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perilaku politik adalah kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dalam perilaku politik yang bertindak sebagai pelaku atau subyek perilaku politik adalah masyarakat dan pemerintah. Masyarakat sebagai subyek politik berfungsi untuk menjalankan fungsi-fungsi politik melalui infrastruktur politik. Sedangkan pemerintah sebagai subyek politik berperan dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan melalui suprastruktur politik. Yang termasuk dalam perilaku politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antara lembaga-lembaga dan antar kelompok serta individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik. Oleh karena itu, perilaku politik akan selalu berkaitan dengan tujuan suatu masyarakat. kebijakan untuk mencapai suatu tujuan. sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat kearah pencapaian tujuan tersebut. Ruang Lingkup Perilaku Politik. Terdapat tiga unit analisis yang dapat digunakan dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik, yaitu individu sebagai aktor politik, adalah tipe aktor politik yang lebih memiliki pengaruh dalam proses politik, seperti pemimpin politik dan pemerintahan, aktivis politik, dan individu sebagai warga negara biasa. agregasi politik, adalah kelompok individu yang tergabung dalam suatu organisasi, seperti birokasi, partai politik, dan lembaga-lembaga pemerintahan. tipologi kepribadian politik, adalah tipe-tipe kepribadian pemimpin, seperti pemimpin yang otoriter, machiavelian, dan demokrat. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Politik. Menurut Ramlan Surbakti, dari kombinasi tiga unit analisis tersebut di atas ruang lingkup perilaku politik, akan menghasilkan suatu model yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu sebagai aktor politik, yaitu lingkungan sosial politik tidak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa. lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan. struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. lingkungan sosial politik tidak langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung, ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, serta ancaman dalam segala bentuknya. Teori Dalam Perilaku Politik. Terdapat beberapa teori dalam mempelajari perilaku politik, baik individu maupun kelompok, diantaranya adalah 1. Teori Perilaku Defensif. Teori perilaku defensif menjelaskan di mana perilaku individu atau kelompok bersifat reaktif atau protektif untuk menghindari tindakan penyalahgunaan atau perubahan, yaitu berupa menghindari tindakan, misalnya dengan penyesuaian secara berlebihan, mengulur-ulur waktu, dan bersifat menipu. menghindari penyalahan, misalnya dengan mencari kambing hitam, sering salah menyatakan, dan bermain aman. menghindari perubahan, misalnya mencari perlindungan diri, melakukan pencegahan, berperilaku defensif, dan pengaturan kesan. 2. Teori Management. Teori management menjelaskan suatu proses yang ditempuh oleh individu dalam upaya mengendalikan kesan orang lain mengenai dirinya. Misalnya dengan mengubah perilaku sesuai norma atau konformitas, mempertahankan gagasan atas pembelaan atau apologi, merakyat, dan menyenangkan orang lain. Sumber perilaku politik yang paling utama adalah budaya politik, yaitu kesepakatan antara pelaku politik tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kesepakatan tersebut tidak selalu bersifat terbuka, dalam arti tidak setiap kesepakatan dalam budaya politik ditegaskan secara jelas. Ada juga budaya politik yang sifatnya tertutup tetapi tetap dipahami oleh kelompok penjelasan berkaitan dengan pegertian perilaku politik, ruang lingkup, dan faktor yang mempengaruhi perilaku politik. Semoga bermanfaat. Table of Contents Definisi lingkungan politik Dampak lingkungan politik terhadap bisnis dan contoh-contohnya Bagaimana bisnis meminimalkan ancaman dari lingkungan politik Lingkungan politik political environment dapat berubah secara dramatis. Misalnya, pada 2018, Presiden Donald Trump melakukan perang dagang dengan Cina. Dia menetapkan tarif dan hambatan perdagangan lainnya pada produk China. Dia berpandangan bahwa praktik perdagangan tidak adil oleh Tiongkok bertanggung jawab atas peningkatan defisit perdagangan AS, pencurian kekayaan intelektual, dan transfer teknologi Amerika secara paksa. Lingkungan politik mengacu pada faktor-faktor di luar perusahaan, yang berkaitan dengan pemerintah atau urusan publik suatu negara, yang memengaruhi perusahaan. Pemerintah, di sini, memiliki arti luas. Itu dapat merujuk kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pemerintah, lembaga pemerintah independen seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam beberapa kasus, lembaga transnasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia, IMF, dan Bank Dunia juga termasuk dalam kategori ini. Dalam arti yang lebih luas, istilah ini juga mencakup berbagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk meluncurkan kebijakan dan peraturan. Dampak lingkungan politik terhadap bisnis dan contoh-contohnya Perubahan iklim politik dapat membawa risiko yang signifikan. Mereka dapat membahayakan strategi perusahaan. Perang, kekacauan politik, dan korupsi adalah contohnya. Beberapa yang lain juga memiliki efek menguntungkan seperti privatisasi dan penegakan hukum yang ketat. Berikut ini saya buat daftar variabel penting dari lingkungan politik Peraturan dan kebijakanBirokrasiStabilitas sistem politik, termasuk perubahan kepemimpinanKomitmen untuk menegakkan aturan, seperti kepemilikan atau hak kontraktualKorupsiKebebasan persPrivatisasi atau nasionalisasiDeregulasi Pemerintah memiliki minat dalam kegiatan ekonomi. Mereka meluncurkan peraturan dan kebijakan untuk mencapai tujuan seperti Pertumbuhan ekonomi yang kuatInflasi rendah dan stabilLapangan kerja penuhNeraca pembayaran seimbangDistribusi pendapatan Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, pemerintah menegakkan dan menciptakan kerangka kerja di mana bisnis dapat dilakukan. Mereka menyediakan infrastruktur, baik fisik dan non-fisik seperti transportasi dan fasilitas publik, fasilitas pendidikan, program kesejahteraan, dan penegakan hukum. Mereka juga mengambil beberapa kebijakan dan peraturan yang mengatur bisnis. Perubahan kebijakan dan peraturan memiliki paparan signifikan terhadap bisnis. Sebagai contoh Aturan anti monopoli atau persaingan mengatur perusahaan bisnis dan mempromosikan persaingan untuk kepentingan perburuhan mengatur hubungan pekerja-pengusaha. Mereka dapat terdiri dari upah minimum, praktik diskriminatif, persyaratan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, dan perlindungan data yang mengatur pengelolaan informasi lingkungan mencakup aspek hukum tentang bagaimana bisnis harus beroperasi ramah pajak tarif dan insentif pajak mengatur pungutan wajib terhadap perorangan atau entitas oleh perdagangan seperti tarif, kuota impor, dan prosedur administrasi yang terkait dengan kekayaan intelektual mengatur perlindungan hak cipta, paten, dan perlindungan kekayaan intelektual subsidi, baik bisnis maupun perorangan, seperti subsidi ekspor dan subsidi tata kelola perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara transparan dan etis untuk mempromosikan praktik bisnis yang etis. Bagaimana bisnis meminimalkan ancaman dari lingkungan politik Dalam beberapa kasus, perusahaan mengembangkan strategi politik untuk mengurangi risiko dan menciptakan peluang. Beberapa perusahaan besar mungkin memiliki pelobi mereka sendiri, atau mereka melakukannya melalui asosiasi dagang. Mereka memainkan permainan politik dan mencurahkan sumber daya yang sangat besar untuk politik untuk mempengaruhi keputusan pemerintah yang penting bagi bisnis mereka. Mereka beroperasi secara pribadi, melalui negosiasi yang tenang dengan para politisi. Bisnis juga dapat terlibat dalam lobi tidak langsung. Mereka mengumpulkan karyawan mereka sendiri, pemangku kepentingan, atau masyarakat umum untuk menyuarakan isu-isu strategis kepada para pembuat kebijakan. Dalam membangun opini, bisnis dapat mengelola melalui kampanye media atau bahkan demonstrasi. Ruang lingkup perilaku politik Dalam pelaksanaan pemilu di Negara ataupun dalam pelaksanaan pilkada langsung di suatu daerah, perilaku pemilih dapat berupa perilaku masyarakat dalam menentukan sikap dan pilihan dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada tersebut hal ini jugalah yang membuat digunakannya teori perilaku politik dalam proposal penenlitian ini. Perilaku politik dapat di bagi tiga yaitu 24 1. Perilaku politik lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintah, yang bertanggung jawab membuat, melaksanakan dan menegakkan keputusan politik. 2. Perilaku warga negara biasa, berhak mempengaruhi pihak pemerintah dalam melaksanakan fungsinya karena apa yang dilakukan pihak pemerintah menyangkut kehidupan masyarkat luas. 3. Tipologi kepribadian pemimpin, yaitu tipe-tipe kepribadian pemimpin otoriter, Machivelist dan demokrat. Kajian terhadap perilaku politik sering kali dijelaskan dalam kajian psikologis di samping pendekatan struktural fungsional dan struktural konflik. Perilaku aktor politik seperti perencanaan, pengambilan keputusan dan penegakan keputusan dipengaruhi oleh berbagai dimensi latarbelakang yang merupakan bahan dalam pertimbangan politiknya. Demikian juga warga negara biasa dalam berperilaku politik juga dipengaruhi oleh berbagai faktor dan latar belakang. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik masyarakat adalah sebagai berikut a. Perilaku politik, faktor politik ada empat faktor yang meliputi 1. Lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan media massa. 24 Ibid hal. 132 Universitas Sumatera Utara 2. Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor politik seperti keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan. 3. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. 4. Faktor ini saling mempengaruhi aktor politik dalam kegiatan dan perilaku politiknya, baik langsung maupun tidak langsung. 25 b. Faktor sosial, yaitu 1. Komunikasi politik Kompol, yaitu komunikasi yang mempunyai konsekuensi politik baik secara actual maupun potensial, yang mengatur kegiatan dalam keberadaan suatu konflik. 2. Kesadaran Politik, yang menyangkut minat dan pengetahuan seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. 3. Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan. 4. Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik yakni masyarakat menguasai kebijakan publik dan memiliki kewenangan untuk mengelola suatu objek kajian tertentu. Pembentukan perilaku politik seseorang salah satunya dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan ini bisa termasuk juga lingkungan etnis seseorang itu dibesarkan. 26 25 Mar’at, Sikap Manusia, Perubahan Serta Pengukurannya, Jakarta Gramedia Widyasarana, 1992. Hal. 132. 26 Muhammad Asfar, “Beberapa Pendekatan Dalam Memahami Perilaku Memilih”, Jurnal Ilmu Politik edisi Jakarta, Pustaka Utama,1996, hal. 47-48 Lebih lanjut lagi jika menggunakan pendekatan struktural untuk mempelajari perilaku politik seseorang akan dikaitkan dengan suku atau etnisitasnya. Hal ini juga tidak terlepas dari budaya politik yang dianut oleh etnis tertentu, sehingga untuk menjelaskan perilaku politik seseorang terlebih dahulu Universitas Sumatera Utara harus diketahui sejauh mana tingkat orientasi seseorang terhadap sistem politiknya dengan kata lain perilaku politik seseorang dapat dipahami melalui budaya politiknya. Adapun pendekatan yang dibuat penulis adalah Pendekatan Sosiologis. 27 Gerald Pomper Pendekatan ini pada dasarnya menekankan peranan faktor-faktor sosiologis dalam membentuk perilaku politik seseorang, pendekatan ini menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial itu mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih. Karakter dan pengelompokan sosial berdasarkan umur tua-muda, jenis kelamin Laki- Perempuan, status sosioekonomi seperti pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan dan kelas, agama, etnik, bahkan wilayah tempat tinggal misalnya kota, desa, pesisir ataupun pedalaman. 28 Dalam studi-studi perilaku pemilih di negara-negara demokrasi, agama tetap merupakan faktor sosiologis yang sangat kuat dalam mempengaruhi sikap pemilih terhadap partai politik atau kandidat. Dalam hal ini agama diukur dari afiliasi pemilih terhadap agama tertentu seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, memperinci pengaruh pengelompokan sosial dalam kajian voting behavior ke dalam dua variable yaitu predisposisi kecenderungan, sosial ekonomi, dan keluarga pemilih. Sosialisasi yang diterima seseorang pada masa kecil sangat mempengaruhi pilihan politik mereka, terutama pada saat pertama kali menentukan pilihan politik. Apakah preferansi politik ayah dan ibu berpengaruh pada preferensi politik anak, sedangkan predisposisi sosial ekonomi berupa agama yang dianut, tempat tinggal, kelas sosial, karakteristik demografis dan sebagainya. Hubungan antara agama dengan perilaku pemilih nampaknya sangat berpengaruh dimana nilai-nilai agama selalu hadir di dalam kehidupan privat dan publik dianggap berpengaruh terhadap kehidupan politik dan pribadi para pemilih. Hal ini biasanya berhubungan dengan status ekonomi seseorang. 27 http 28 Gerald Pomper, Voter’s Choice Varieties of American Electoral Behavior, New York Dod, Mead Company, 1978, Universitas Sumatera Utara Hindu, Budha. Asumsinya bahwa para pemilih yang beragama Islam akan cenderung memilih partai-partai Islam demikian juga yang beragama Kristen Protestan akan memilih Partai Kristen dan seterusnya. 29 Partisipasi Politik

lingkungan sosial tidak langsung yang mempengaruhi politik individu adalah